Cadangan Bitcoin Strategis Potensi Disahkan: Dukungan Kongres Meningkat Meski Ditentang Warga
Pemerintah Amerika Serikat (AS) terus menunjukkan sinyal positif terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berfokus pada pembentukan Cadangan Bitcoin Strategis, meskipun usulan tersebut menuai perdebatan tajam di kalangan masyarakat. Menurut laporan dari Helios, Cadangan Bitcoin Strategis Potensi disahkan dalam waktu dekat, mengingat dukungan politik yang kian menguat di Kongres.
Table of Contents
Dukungan Politik yang Dominan
Berdasarkan data terkini, sebanyak 61% senator AS menyatakan dukungan terhadap RUU yang mengusulkan Bitcoin (BTC) sebagai aset cadangan strategis negara. Tidak hanya itu, 285 dari total 435 anggota parlemen atau sekitar 65% menyetujui langkah ini sebagai upaya menyesuaikan kebijakan keuangan dengan perkembangan aset digital global.
Langkah ini diyakini bisa mengukuhkan posisi AS sebagai pemimpin dalam sektor keuangan digital. Maka dari itu, banyak analis menyimpulkan bahwa Cadangan Bitcoin Strategis Potensi disahkan berkat komposisi politik yang lebih condong ke arah pro-crypto, khususnya setelah pengaruh dari pemerintahan Donald Trump yang juga mendukung penggunaan aset digital.
Isi RUU dan Target Ambisius
RUU yang sedang digodok itu memuat rencana ambisius, yakni pembelian sebanyak 1 juta Bitcoin dalam jangka waktu lima tahun. Bitcoin tersebut akan disimpan oleh pemerintah selama dua dekade sebagai bentuk cadangan negara, mirip seperti cadangan emas atau minyak.
Pembentukan Cadangan Bitcoin Strategis Potensi disahkan bukan tanpa alasan. Pemerintah melihat peran krusial Bitcoin dalam menjaga stabilitas ekonomi dan diversifikasi aset negara. Dengan sifatnya yang terbatas dan tidak bisa dicetak sembarangan seperti mata uang fiat, Bitcoin dinilai sebagai aset yang aman dalam jangka panjang.
Penolakan dari Masyarakat Sipil
Di sisi lain, survei dari Data For Progress menunjukkan bahwa 51% warga AS justru menentang ide Cadangan Bitcoin Strategis Potensi disahkan. Alasan utama adalah kekhawatiran terhadap stabilitas anggaran negara yang bisa terganggu karena pembelian Bitcoin akan menggunakan dana dari anggaran federal.
Banyak masyarakat khawatir bahwa alokasi dana dalam jumlah besar untuk membeli aset crypto bisa memicu pembengkakan defisit anggaran. Selain itu, volatilitas harga Bitcoin juga dianggap sebagai risiko utama dalam menjadikan aset ini sebagai cadangan negara.
Ketegangan Antara Publik dan Pemerintah
Ketegangan semakin memuncak karena publik merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan sebesar ini. Menurut beberapa pengamat politik, Cadangan Bitcoin Strategis Potensi disahkan dapat menjadi polemik jangka panjang, terutama jika dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Langkah Strategis atau Spekulatif?
Meski ditentang oleh sebagian masyarakat, pendukung RUU menyebut langkah ini sebagai strategi jangka panjang untuk menghadapi potensi resesi dan tekanan geopolitik. Mereka menilai Cadangan Bitcoin Strategis Potensi disahkan bukanlah spekulasi semata, melainkan adaptasi terhadap tren global di mana aset digital semakin diakui sebagai bagian dari sistem keuangan.
Sebagai contoh, beberapa negara seperti El Salvador dan Uni Emirat Arab telah mengambil langkah serupa dengan menjadikan Bitcoin sebagai aset resmi negara, baik sebagai alat tukar maupun sebagai cadangan.
Apa Dampaknya Jika RUU Disahkan?
Jika benar Cadangan Bitcoin Strategis Potensi disahkan, ini akan menjadi tonggak sejarah dalam kebijakan keuangan AS. Dampaknya bisa mencakup:
- Peningkatan permintaan Bitcoin secara global – Harga BTC berpotensi melonjak akibat pembelian besar oleh negara.
- Peningkatan legitimasi crypto di mata dunia – Langkah ini bisa mendorong negara lain mengikuti jejak AS.
- Ketegangan geopolitik dan fiskal – Negara pesaing bisa menganggap ini sebagai langkah dominasi ekonomi.
Kesimpulan
Walaupun RUU ini masih dalam tahap pembahasan, besarnya dukungan dari lembaga legislatif memberikan indikasi kuat bahwa Cadangan Bitcoin Strategis Potensi disahkan hanya tinggal menunggu waktu. Pemerintah AS tampaknya tidak ingin ketinggalan dalam adopsi aset digital, bahkan meskipun harus menghadapi tantangan politik dan penolakan publik.
Namun, jika transparansi dan strategi jangka panjang tidak dijelaskan dengan baik, potensi keberhasilan kebijakan ini bisa berubah menjadi kegagalan besar. Maka dari itu, partisipasi publik dan edukasi menjadi krusial sebelum mengambil keputusan final.